Belakangan ini, publik kembali dikejutkan dengan rentetan kasus kekerasan yang melibatkan oknum kepolisian terhadap warga sipil—bahkan anak-anak. Mulai dari kasus penganiayaan pelajar di Tual hingga tindakan fatal lainnya yang melibatkan personel berpangkat rendah (Bintara dan Tamtama).
Ada sebuah pola yang menarik untuk dibedah: Mayoritas pelaku berada di usia awal 20-an. Hal ini memicu pertanyaan besar: Apakah sistem pendidikan dan rekrutmen kita saat ini sudah cukup untuk membentuk seorang pelayan publik, atau justru sedang menciptakan kelompok yang merasa di atas hukum?
Bagi seorang lulusan SMA berusia 18 atau 19 tahun, lulus menjadi anggota Polri adalah sebuah peningkatan status sosial yang luar biasa. Dalam waktu hanya 5 hingga 7 bulan pendidikan, mereka bertransformasi dari remaja biasa menjadi sosok yang memegang kewenangan hukum, mengenakan seragam yang disegani, dan dibekali senjata api.
Tanpa kematangan mental yang cukup, kekuatan (power) ini sering kali memicu power trip. Kebanggaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab justru berubah menjadi rasa eksklusivitas. Mereka merasa menjadi “kasta” yang berbeda, yang pada akhirnya memicu arogansi di tengah masyarakat.
Salah satu akar masalahnya adalah sistem kuota. Ketika menjadi polisi dianggap sebagai keberhasilan menembus “celah sempit” yang eksklusif, muncul jiwa korsa yang salah kaprah—perasaan bahwa mereka harus saling melindungi meski salah, karena mereka adalah kelompok pilihan.
Bayangkan jika paradigma ini diubah. Bagaimana jika menjadi polisi bukan lagi soal “jatah kuota”, melainkan soal kompetensi murni? Jika siapapun bisa menjadi polisi asalkan memenuhi standar kompetensi yang sangat ketat, maka rasa eksklusivitas itu akan runtuh dan berganti menjadi kompetisi profesional. Polisi tidak akan lagi dipandang sebagai “pasukan elit”, melainkan sebagai profesi ahli seperti dokter atau pengacara.
Mencetak seorang polisi hanya dalam hitungan bulan untuk kemudian melepasnya ke masyarakat dengan senjata adalah risiko besar. Reformasi bukan hanya soal ganti pimpinan, tapi soal mengubah mentalitas “penguasa” menjadi “pelayan” melalui sistem pendidikan yang lebih matang dan berbasis kompetensi.